Nov 04, 2026
Business

Warren Blumenthal Desak Jawaban soal Kasus Adani Dibatalkan

Dua senator senior Partai Demokrat, Elizabeth Warren dan Richard Blumenthal, kembali menekan pemerintahan Trump terkait keputusan Departemen Kehakiman (DoJ

Warren Blumenthal Desak Jawaban soal Kasus Adani Dibatalkan

Dua senator senior Partai Demokrat, Elizabeth Warren dan Richard Blumenthal, kembali menekan pemerintahan Trump terkait keputusan Departemen Kehakiman (DoJ) AS yang menghentikan kasus suap dan penipuan terhadap miliarder India Gautam Adani. Dalam surat yang dikirimkan pada Rabu (24/9/2026) dan dilihat oleh The Guardian, keduanya meminta Jaksa Agung Todd Blanche menjelaskan secara terbuka apakah orang-orang dekat Presiden Donald Trump terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ini adalah kedua kalinya tahun ini Warren dan Blumenthal mengirim surat serupa. Surat pertama dikirim pada Juni 2026, meminta informasi tentang kasus penipuan tersebut dan mengkhawatirkan kemungkinan DoJ menukar penuntutan dengan janji investasi Adani. Namun hingga kini, kata mereka, belum ada jawaban sama sekali dari Blanche.

Kronologi Kasus Adani di Pengadilan Federal

Kasus ini bermula ketika Adani — salah satu orang terkaya di dunia yang menakhodai Adani Group — didakwa pada 2024 di New York. Ia dituduh terlibat skema suap dan penipuan dengan membayar pejabat pemerintah India agar salah satu anak perusahaannya memperoleh kontrak pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, lalu menyesatkan investor AS soal praktik antikorupsi perusahaannya. Adani membantah semua tuduhan tersebut dan tidak pernah hadir di pengadilan AS.

  1. Mei 2024 — Adani didakwa jaksa federal di New York atas dugaan suap senilai $250 juta kepada pejabat India.
  2. November 2025 — Donald Trump Jr. dilaporkan bertemu dengan Adani, jauh sebelum kasus dibatalkan.
  3. Mei 2026 — DoJ tiba-tiba mengajukan pembatalan dakwaan setelah Adani menyewa tim hukum baru yang dipimpin Robert Giuffra Jr. dan menjanjikan investasi $10 miliar di AS beserta 15.000 lapangan kerja.
  4. Juni 2026 — Warren dan Blumenthal mengirim surat pertama; DoJ tidak menjawab.
  5. 4 Juli 2026 — Pejabat DoJ Trent McCotter menyatakan kasus itu terutama bersifat asing, sulit dibuktikan, dan tidak sesuai prioritas lembaga.
  6. 10 Agustus 2026 — Hakim Nicholas Garaufis mengabulkan pembatalan, tetapi menyebut ada "kejanggalan yang mengkhawatirkan" dalam keputusan itu.
  7. 24 September 2026 — Warren dan Blumenthal kembali mendesak, tenggat jawaban ditetapkan 5 Oktober 2026.

Desakan Baru: Siapa yang Terlibat?

Desakan terbaru muncul setelah The New York Times melaporkan bahwa Adani, yang diwakili oleh salah satu pengacara pribadi Trump, mengakui telah menawarkan investasi $10 miliar untuk menyelesaikan kasus pidana tersebut. Meski hakim Garaufis menyimpulkan janji investasi itu tidak memengaruhi keputusan DoJ, para senator kini mempertanyakan detail yang lebih jauh.

Dalam suratnya, Warren dan Blumenthal meminta DoJ menyerahkan daftar pegawai yang hadir saat tawaran investasi diajukan, ketentuan pasti tawaran tersebut, kapan dan di mana tawaran itu dibuat. Mereka juga mempertanyakan apakah pegawai DoJ mengetahui bahwa Boris Epshteyn — anggota tim hukum pribadi Trump sekaligus penasihat informal — diduga bekerja untuk kepentingan Adani.

"Rincian terbaru ini terus memunculkan kekhawatiran tentang kualitas penilaian DoJ, serta sejauh mana DoJ bersedia dan mampu menuntut pelaku kriminal kelas kakap di bawah Presiden Trump," tulis Warren dan Blumenthal.

Epshteyn membantah terlibat dalam upaya hukum Adani dan menyatakan tidak pernah dipekerjakan oleh Adani Group. Juru bicara Trump Jr. juga menegaskan bahwa pertemuan November 2025 "tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindakan DoJ dalam kasus ini."

Tabel: Komponisi Penyelesaian Kasus Adani

PihakKasusNilai
Gautam AdaniGugatan sipil SEC$6 juta
Sagar Adani (keponakan)Gugatan sipil SEC$12 juta
Adani EnterprisesSanksi Iran (Kemenkeu AS)$275 juta
Gautam AdaniJanji investasi AS$10 miliar

Hakim Garaufis menegaskan bahwa pembatalan kasus tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuannya terhadap keputusan DoJ maupun penilaian atas substansi dakwaan. Ia bahkan meminta DoJ mengumpulkan informasi tambahan untuk memutuskan nasib terdakwa lain. "Keputusan publik menentukan pengaruh semacam tawaran terhadap penegakan hukum yang adil dan supremasi hukum," kata Garaufis.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS hendra-wijaya

Editor Politik. Mantan jurnalis cetak dengan spesialisasi politik elektoral. Menulis analisis kebijakan dan reportase parlemen.

Comments (0)

User

Recommended Posts

Popular Tags

Voting Poll