Komite Parlemen Inggris Desak Thames Water Diambil Alih Negara

LONDON — Tekanan politik terhadap pemerintah Inggris terus meningkat setelah komite parlemen lintas partai mendesak agar Thames Water, perusahaan air terbesar di negara itu, ditempatkan di bawah kendali negara sementara. Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar dari kekacauan keuangan yang berkepanjangan dan pencemaran sungai yang kian parah.

Komite Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan menyatakan bahwa proses special administration—rezim penyelamatan yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi sambil menghapus kepemilikan pemegang saham—harus diterapkan. Dalam skema tersebut, para kreditor akan menerima potongan nilai utang, dan beban utang perusahaan yang mencapai £19 miliar akan direstrukturisasi.

Siklus Kegagalan yang Berulang

Anggota parlemen menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh dikembalikan ke tangan swasta setelah proses penyelamatan selesai. Mereka mengingatkan bahwa 16 juta pelanggan Thames Water telah lama menanggung tagihan yang terus naik, sementara sungai-sungai di sekitar London tercemar limbah, dan miliaran pound telah dibagikan kepada pemegang saham.

"Ada alasan yang sangat kuat untuk kepemilikan publik agar masalah Thames Water bisa diselesaikan secara tuntas," tegas seorang politisi dalam kampanye terbuka.

Seruan agar Thames Water dinasionalisasi sebenarnya bukan hal baru. Dalam kampanye politik tahun lalu, sejumlah tokoh termasuk Andy Burnham menyatakan dukungan terbuka terhadap gagasan kepemilikan publik. Namun, ketika sudah masuk ke pemerintahan, pendekatan yang diambil justru berbeda: pemerintah kini tengah mengkaji skema yang membiarkan wali kota terpilih mengawasi perusahaan air swasta, bukan mengambil alih kepemilikannya.

Kritik terhadap Intervensi Pasar

Kelompok masyarakat sipil dan organisasi lingkungan menilai bahwa model pengawasan wali kota hanyalah wajah baru dari kebijakan yang berpihak pada kota dan pelaku pasar. Menurut mereka, sistem regulasi yang ada telah gagal mencegah perilaku eksploitatif perusahaan air selama bertahun-tahun.

Beberapa poin kunci kritik terhadap rencana pemerintah antara lain:

• Pengawasan wali kota tidak mengubah struktur kepemilikan yang menjadi akar masalah.
• Pemegang saham tetap bisa menikmati keuntungan tanpa menanggung risiko kegagalan.
• Pelanggan justru menjadi pihak yang paling dirugikan melalui kenaikan tarif berkala.
• Restrukturisasi utang tanpa nasionalisasi hanya menunda krisis berikutnya.

Pemerintah diminta segera mengambil langkah berani. Nasinalisasi Thames Water dianggap sebagai solusi paling logis untuk menghentikan siklus ekstraksi keuntungan dan kegagalan operasional yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade sejak privatisasi.

Masa Depan Air di Inggris

Kasus Thames Water menjadi cermin bagaimana privatisasi layanan publik bisa berujung pada krisis. Jika pemerintah memilih jalan kompromi, para kritikus khawatir preseden buruk ini akan diulang oleh perusahaan air lain di seluruh Inggris. Sebaliknya, kepemilikan publik bisa menjadi titik balik untuk memastikan akses air bersih yang berkelanjutan, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi jutaan rumah tangga.

Keputusan akhir kini berada di tangan para menteri. Akankah mereka mendengarkan desakan parlemen dan publik, atau tetap melindungi kepentingan pemodal yang selama ini menikmati keuntungan dari monopoli yang gagal?