TUC: Potongan Pajak Bank Era Tory Rugikan Kas Negara £6 Miliar

LONDON — Kebijakan pemotongan pajak bagi bank-bank besar di Inggris kembali menjadi sorotan tajam. Kongres Serikat Pekerja (Trades Union Congress/TUC) merilis perhitungan terbaru yang menyebutkan bahwa pemotongan pajak yang diperkenalkan pada era pemerintahan Partai Konservatif telah menggerus penerimaan negara hingga £6 miliar atau sekitar Rp125 triliun.

Angka tersebut muncul dari kajian TUC, organisasi payung yang menaungi serikat pekerja dengan total lebih dari 5,3 juta anggota di Inggris dan Wales. Temuan ini dipublikasikan di tengah persiapan penyusunan anggaran nasional, dan langsung memicu desakan agar pemerintah mengambil langkah korektif.

Desakan Kepada Menteri Keuangan

Dalam pernyataannya, TUC mendesak Menteri Keuangan John Healey untuk membatalkan kebijakan tersebut dan memastikan sektor perbankan menyumbang porsi yang adil bagi keuangan publik. Menurut mereka, beban fiskal yang hilang seharusnya tidak terus ditanggung oleh pekerja dan layanan publik.

"Bank-bank besar telah menikmati pemotongan pajak yang sangat menguntungkan, sementara layanan publik justru kekurangan dana. Sudah waktunya mereka membayar bagian yang adil," demikian bunyi seruan TUC dalam laporan tersebut.

Perhitungan TUC berfokus pada pemotongan pungutan tambahan (surcharge) perbankan yang diperkenalkan oleh Menteri Keuangan dari Partai Konservatif, Jeremy Hunt, pada 2023. Kebijakan itu sendiri merupakan kelanjutan dari rangkaian pemotongan pajak yang diinisiasi era kepemimpinan Rishi Sunak di Kementerian Keuangan.

Kronologi Kebijakan dan Dampaknya

1. 2021–2022: Pemerintahan Konservatif memulai rangkaian pemotongan pungutan tambahan bagi sektor perbankan sebagai bagian dari strategi daya saing jasa keuangan London.
2. 2023: Menteri Keuangan Jeremy Hunt secara resmi mempermanenkan dan memperdalam pemotongan tersebut, yang dinilai menguntungkan laba bersih bank-bank besar.
3. 2026: TUC melakukan penghitungan ulang atas dampak fiskal kumulatif dan menemukan kekurangan penerimaan negara sebesar £6 miliar.
4. Saat ini: Serikat pekerja menuntut pembalikan kebijakan dalam anggaran mendatang.

Sektor Perbankan dan Tekanan Anggaran

Isu ini mencuat ketika pemerintah menghadapi tekanan ganda: kebutuhan belanja publik yang meningkat, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan, berhadapan dengan ruang fiskal yang sempit. TUC berargumen bahwa pembalikan pemotongan pajak bank dapat menutup sebagian celah pembiayaan tanpa harus memotong layanan atau menaikkan pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Kelompok kampanye menilai langkah ini bukan sekadar soal angka. Mereka menyoroti ketimpangan kontribusi antara sektor keuangan yang mencetak laba besar dan masyarakat luas yang menanggung konsekuensi pemotongan anggaran.

• £6 miliar — estimasi penerimaan negara yang hilang akibat pemotongan pajak bank.
• 5,3 juta — jumlah anggota serikat pekerja yang diwakili TUC di Inggris dan Wales.
• 2023 — tahun pemotongan pungutan tambahan diperkenalkan di bawah Menteri Keuangan Jeremy Hunt.
• Target: pembalikan kebijakan dalam anggaran nasional berikutnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan pembalikan kebijakan tersebut. Namun, tekanan politik diperkirakan akan meningkat menjelang pengumuman anggaran, seiring serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil menyatukan suara untuk menuntut keadilan pajak bagi sektor keuangan.

Pengamat menilai perdebatan ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan iklim investasi dengan tanggung jawab fiskal. Sebab, di satu sisi, Inggris ingin mempertahankan London sebagai pusat keuangan global; di sisi lain, kebutuhan membiayai layanan publik semakin mendesak dan tidak bisa ditunda lebih lama lagi.