Inggris Didesak Hapus Pajak Tersembunyi pada Tagihan Energi Warga

LONDON — Lebih dari 120 organisasi lintas sektor di Inggris, yang mencakup aliansi bisnis terkemuka hingga lembaga amal kemanusiaan, secara resmi melayangkan desakan kepada Menteri Keuangan Inggris (Chancellor of the Exchequer). Koalisi ini menuntut pemerintah segera menghapus komponen pungutan atau "pajak tersembunyi" yang selama ini dibebankan ke dalam tagihan listrik dan gas masyarakat.

Langkah mendesak ini dinilai krusial guna meringankan beban biaya hidup rumah tangga yang kian terhimpit inflasi serta mencegah gelombang kebangkrutan usaha skala kecil hingga menengah. Para penandatangan surat terbuka tersebut terdiri dari badan industri energi Energy UK, organisasi pengusaha CBI (Confederation of British Industry), serta lembaga pemerhati sosial seperti End Fuel Poverty dan Age UK.

Kronologi Meningkatnya Tekanan terhadap Anggaran Pemerintah

Tekanan publik terhadap kebijakan fiskal energi ini kian menguat menjelang penetapan agenda ekonomi nasional musim gugur. Berikut linimasa perkembangan desakan tersebut:

1. Kenaikan Biaya Operasional Berkelanjutan: Sejak krisis energi global melanda, pungutan kebijakan hijau dan subsidi sosial terus dibebankan langsung ke lembar tagihan konsumen akhir, menyumbang porsi yang signifikan dari total beban bulanan.
2. Konsolidasi 120 Lembaga: Organisasi amal dan korporasi membentuk front bersama guna menyuarakan keresahan masyarakat rentan dan sektor industri yang kehilangan daya saing.
3. Penyampaian Surat Resmi: Koalisi resmi mengirimkan dokumen tuntutan langsung kepada Menteri Keuangan untuk meminta intervensi anggaran segera sebelum musim dingin tiba.
4. Menuju Pidato Anggaran 28 Oktober: Pemerintah dijadwalkan menyampaikan rancangan anggaran perdananya pada 28 Oktober, yang kini menjadi tenggat waktu paling dinanti oleh publik.

Beban Kebijakan Mencapai 10 Persen dari Tagihan

Dalam surat bersamanya, koalisi menyoroti bahwa pungutan kebijakan non-komoditas yang disematkan pada tagihan energi saat ini mencapai rata-rata 10 persen dari total biaya yang harus dibayar konsumen. Dana dari pungutan tersebut selama ini digunakan untuk membiayai program-program pemerintah, seperti subsidi energi terbarukan dan skema efisiensi rumah tangga.

"Membebankan program sosial dan transisi hijau ke tagihan harian adalah bentuk pajak regresif yang memukul kelompok paling rentan serta mematikan daya saing bisnis lokal. Pemerintah harus memindahkan beban ini ke kas pajak umum."

Kelompok advokasi lansia Age UK memperingatkan bahwa jutaan pensiunan terancam menghadapi musim dingin yang berbahaya jika tarif dasar energi tidak segera diturunkan. Di sisi lain, asosiasi bisnis menegaskan bahwa margin keuntungan industri manufaktur dan jasa telah tergerus habis akibat tingginya biaya utilitas.

Rekomendasi Reformasi Fiskal Sektor Energi

Untuk menghindari penutupan massal unit usaha dan eskalasi angka kemiskinan energi, koalisi merekomendasikan beberapa poin tindakan prioritas bagi pemerintah pusat:

• Pengalihan Skema Pendanaan: Mengalihkan pendanaan program energi hijau dan kewajiban sosial dari tagihan ritel ke sistem perpajakan umum yang lebih berkeadilan.
• Perlindungan Rumah Tangga Rentan: Menghadirkan skema tarif sosial khusus bagi keluarga berpenghasilan rendah selama bulan-bulan musim dingin ekstrem.
• Insentif Efisiensi Industri: Memberikan relaksasi biaya energi langsung bagi pelaku usaha guna mempertahankan penyerapan tenaga kerja.

Keputusan akhir kini berada di tangan Menteri Keuangan. Sidang parlemen pada 28 Oktober mendatang akan menjadi pembuktian apakah pemerintah bersedia merombak struktur tarif energi demi menyelamatkan perekonomian domestik dari tekanan lanjutan.