LONDON — Pemerintah Kota London Menyita Ribuan Sepeda Listrik Sembarangan

LONDON — Pemerintah daerah di seluruh penjuru ibu kota Inggris, London, mengambil tindakan penertiban berskala besar terhadap maraknya armada sepeda listrik sewaan yang diparkir secara sembarangan. Langkah tegas ini diambil seiring meningkatnya keresahan warga akibat jalur pejalan kaki dan trotoar yang terhalang oleh ribuan unit sepeda listrik yang abandoned atau ditinggalkan begitu saja oleh penggunanya. Berdasarkan investigasi terbaru, pihak berwenang telah menyita setidaknya 3.393 unit e-bike yang dianggap membahayakan keselamatan publik sepanjang tahun ini.

Angka penyitaan tersebut mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 23 persen dibandingkan dengan total seluruh penyitaan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 lalu. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana popularitas moda transportasi ramah lingkungan justru memicu masalah ketertiban umum baru di ruang publik kota London. Fenomena "penumpukan sampah sepeda" di sudut-sudut jalan strategis kini menjadi topik hangat yang memicu perdebatan sengit antara warga, pemerintah kota, dan perusahaan penyedia layanan mobilitas mikro.

Dilema Regulasi dan Keterbatasan Lahan Parkir

Penyebab utama dari penumpukan sepeda listrik ini memicu saling tuding antara pihak pengelola layanan dan pemerintah lokal. Perusahaan penyedia jasa seperti Lime, Forest, dan Voi menunjuk hidung otoritas wilayah atas ketidaktersediaan infrastruktur parkir khusus sepeda listrik yang memadai di lokasi-lokasi padat aktivitas.

Di sisi lain, dewan wilayah (councils) di London mengeluhkan ketiadaan kerangka regulasi terpusat dari pemerintah nasional Inggris. Ketiadaan aturan ini dinilai membatasi kewenangan hukum daerah untuk mengatur kuota armada serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan privat yang tidak disiplin.

"Tentu kami mendukung moda transportasi bersih yang membantu mengurangi emisi karbon di kota ini. Namun, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki tidak boleh dikorbankan. Ketiadaan aturan hukum terpusat yang kuat membuat setiap wilayah harus berjuang sendiri menertibkan operator yang kurang bertanggung jawab," ujar salah satu pejabat dewan wilayah London dalam sebuah pernyataan resmi.

Dampak Buruk pada Aksesibilitas Pejalan Kaki

Masalah armada sepeda listrik yang diparkir secara asal-asalan ini memberikan dampak paling parah bagi kelompok masyarakat rentan. Pejalan kaki, orang tua yang membawa kereta bayi, pengguna kursi roda, hingga warga penyandang disabilitas netra kerap kali terpaksa mengalah dan berjalan di bahu jalan raya yang berbahaya akibat akses trotoar mereka terblokir sepenuhnya.

Beberapa poin penting terkait penertiban massal sepeda listrik di London antara lain:

• Penyitaan Masif: Otoritas kota telah mengamankan 3.393 unit e-bike yang terbukti mengganggu fasilitas umum.
• Lonjakan Kasus: Angka penertiban melonjak 23% dibanding keseluruhan kasus pada tahun sebelumnya.
• Ancaman Aksesibilitas: Jalur trotoar yang terhalang membahayakan pejalan kaki, lansia, dan penyandang disabilitas.
• Desakan Aturan Terpusat: Dewan kota menuntut pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi komprehensif nasional.

Tindakan Penertiban dan Masa Depan Transportasi Mikro

Guna mengatasi krisis ketertiban ini, beberapa pemerintah wilayah di London mulai memberlakukan mekanisme denda pembebasan (redemption fee) yang cukup tinggi kepada perusahaan penyedia armada. Perusahaan operator diwajibkan membayar biaya penanganan dan penyimpanan logistik sebelum sepeda listrik milik mereka yang disita dapat dikembalikan.

Langkah tegas ini diharapkan mampu memaksa operator untuk memperketat sistem batas wilayah digital (geofencing) dan meningkatkan patroli petugas lapangan. Pengamat transportasi menekankan bahwa inovasi transportasi mikro seperti e-bike sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Namun, tanpa adanya integrasi tata ruang kota yang matang dan ketegasan hukum, kehadiran sepeda listrik sewaan justru berisiko menurunkan kualitas hidup warga perkotaan.